Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mengungkap dirinya baru dicecar pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan legalitas yayasan.

Penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dan eks Presiden ACT, Ahyudin.

Dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia membuat banyak pihak mengelus dada.

Sejumlah Pemerintah Daerah menyatakan akan meninjau ulang kerjasama dengan lembaga kemanusiaan ACT.

Kasus dugaan penyelewengan dana publik yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus menjadi perhatian publik.

Kepala Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menilai perlu ada pembaruan dalam payung hukum terkait lembaga filantropi menyikapi dugaan penyelewengan ACT.

PPATK memblokir atau menghentikan sementara transaksi di 141 Cost, Insurance, Freight (CIF) pada lebih dari 300 rekening milik yayasan filantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menyebut tingginya kedermawanan masyarakat dapat menjadi peluang bisnis lembaga filantrofi.

Profil Ibnu Hajar mendadak ramai diperbincangkan setelah lembaga filantropi pengumpul donasi ACT disinyalir menyelewengkan dana donasi. Pemberitaan tersebut lantas terus menguap dan sempat menimbulkan....

Izin pengelolaan donasi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah dicabut oleh Kementrian Sosial (Kemensos). Hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap ACT

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan sedang mengusut adanya dugaan aliran dana terlarang dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok terorisme Al-Qaeda.

Beberapa netizen mempertanyakan mengapa Kemensos tidak dibubarkan ketika ada oknumnya yang melakuka korupsi.

Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku akan menyampaikan surat permohonan pembatalan izin kepada Kemensos.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad meminta para pengurus lembaga filantropi berhati-hati menerima amanah umat.

PPATK menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Yayasan ACT, namun Temuan PPATK dibantah oleh Kepala ACT Ibnu Khajar.

Kemensos mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap karena melanggar aturan pengumpulan dana bantuan.

Fadli Zon membandingkan dengan apa yang berlaku pada penanganan kasus korupsi dana bansos.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke salah satu orang yang diduga anggota Al-Qaeda.

Pegiat media sosial Permadi Arya lagi-lagi jadi sorotan. Dia mengunggah video hoaks tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Presiden ACT, Ibnu Khajar mengatakan pihaknya telah membuat surat dan bakal mengirimkannya ke Kemensos untuk meminta agar pencabutan izin PUB dibatalkan.