Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan Hak Tagih Negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

JAKARTA-- Pengusutan kembali kasus dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dengan berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) 6 Tahun 2021 tentang satuan tugas....

Satgas BLBI berhasil mengamankan aset jaminan lahan seluas 100.848 m2 di daerah Jakarta Barat dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) milik obligor berinisial SS.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Grup Texmaco memiliki total utang eks dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga senilai Rp 29 triliun. Tapi setelah ditagih, tidak ada itikad baik....

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Satgas BLBI bakal terus mengejar utang-utang para obligor BLBI.

Pada tahap pertama pemanggilan dan penagihan obligor dan debitur prioritas, Satgas BLBI berhasil membukukan PNBP ke kas negara sebesar Rp313.945.930.844,50.

Terdapat peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) hingga penulusuran dalam kasus Jiwasraya.

Kemenkeu buka suara mengenai pernyataan Pemilik Grup Texmaco, Marimutu Sinivasan yang membantah menerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1997-1998.

Presiden Jokowi memastikan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bekerja keras dalam mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun.

Ketika usianya menginjak 21 tahun, Marimutu memutuskan untuk terjun ke bisnis tekstil, jenis bisnis yang bisa dibilang akrab dengan orang-orang India.

Pemilik Grup Texmaco, Marimutu Sinivasan, menegaskan bahwa Grup Texmaco tak lagi memiliki kewajiban dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemkot Bogor berencana membangun ibu kota baru dari limpahan aset eks bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas BLBI menyerahkan 426.605 m2 lahan di berbagai wilayah di Indonesia kepada sejumlah instansi pemerintahan di antaranya Kementerian Agama.

Pemerintah melalui Satgas BLBI menyerahkan aset eks BLBI dalam bentuk tanah seluas 426.605 meter persegi senilai Rp492,2 miliar kepada Pemkot Bogor dan tujuh Kementerian/Lembaga (K/L), Kamis (25/11/2021).

Pemerintah melalui Satgas BLBI menyerahkan aset eks BLBI dalam bentuk tanah seluas 426.605 meter persegi senilai Rp492,2 miliar, Kamis (25/11/2021).

Mahfud MD memastikan, perburuan obligor BLBI bakal terus berlangsung. Bahkan aset yang belum dijadikan jaminan atau harta kekayaan lainnya akan dikejar.

Penerima hibah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diminta untuk bergerak cepat memanfaatkan aset tersebut sehingga memberikan pemasukan bagi negara.

Kemenkeu bersama kementerian/lembaga (K/L) lainnya akan terus mengejar para obligor BLBI di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak tagih pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satgas pemburu harta skandal kasus BLBI.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bakal menghibahkan sejumlah aset milik para obligor ke Pemkot Bogor hingga tujuh kementerian dan lembaga.