Serikat buruh protes soal aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT). Seharusnya, JHT bisa diambil kapan saja tak harus menunggu usia 56 tahun.

Dalam Permenaker Nomor 2/2022, ada tiga komponen utama dalam program JKP, yaitu uang tunai, akses informasi, dan pelatihan kerja.

Program JKP tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata, Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker 2/2022 sudah dicabut maka Permenaker Nomor 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dapat kembali berlaku.

Terkait Permenaker Nomor 2 tahun 2022, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan penuh pada usia 56 tahun tidaklah sepenuhnya benar.

Menaker Ida Fauziyah akhirnya merespon protes dan kecaman buruh terkait aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun.

Kemenaker angkat bicara terkait polemik JHT, Senin (14/2/2022)

Menko Airlangga menjelaskan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) lebih bermanfaat bagi pekerja / buruh dibandingkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang lama.

Sosialisasi intensif terkait dua jaminan tersebut diharapkan mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan perlindungan.

Penolakan terhadap aturan batasan usia pencairan dana JHT semakin menyeruak. Petisi online yang dibuat untuk menggalang suara semakin ramai ditandatangani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa jaminan hari tua (JHT) berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Waka Komisi IX DPR Emanuel Melkiades menegaskan, Program JHT dan JKP adalah dua di antara sekian banyak program bantuan pemerintah, sifatnya saling mendukung.

Setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai jaminan hari tua atau pensiun untuk warga negaranya.

Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai menambah penderitaan dan mempersulit buruh.

Aturan baru pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenker) mendapat penolakan dari sejumlah pekerja

Menaker Ida Fauziyah akan berdialog dengan para pimpinan serikat pekerja guna membahas ihwal aturan baru pencairan JHT yang banyak ditentang kalangan pekerja.

Kebutuhan orang yang terkena PHK atau resign dari tempat kerjanya berbeda-beda. Tak jarang ada yang membuka usaha sendiri sehingga memerlukan modal.

Kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), tentang pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek),

Juru Bicara Bidang Sosial Partai Perindo Yerry Tawalujan memberikan keterangan mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat....

Partai Perindo menilai jaminan hari tua (JHT) yang dikeluarkan oleh pemerintah masih perlu dipertimbangkan.