Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022).

Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) kembali melanjutkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pemerintah gencar menggelar sosialisasi RUU KUHP. Sosialisasi dilakukan untuk meluruskan sejumlah disinformasi yang banyak beredar terkait isi RUU KUHP.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej) Arief Amrullah mengungkapkan pentingnya RUU KUHP segera disahkan.

Sebagai produk hukum yang mencerminkan bangsa Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tengah menunggu disahkan dan turut menampung partisipasi masyarakat.

Diharapkan masyarakat tidak hanya bereaksi menolak KUHP dengan alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) dari aspek perlidungan HAM dan kebebasan menyampaikan pendapat semata.

Guna mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.

Kementerian Kominfo bersama Pemerintah Daerah Samarinda menyelenggarakan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA) Sosialisasi RUU KUHP.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengupayakan sosialisasi RKUHP di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemerintah terus menyosialisasikan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ke daerah-daerah dengan menggelar dialog publik.

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggelar Forum Diskusi Publik untuk mensosialisasi RUU KUHP.

Perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarriej menyebutkan, bahwa ada tiga tantangan dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward OS Hiariej menyerahkan draf baru Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rabu (9/11/2022).

Perwujudan negara hukum berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada celah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 221 KUHP di perkara Ferdy Sambo.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar dialog terbuka bersama lima kampus di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada Selasa (27/9/2022).

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Saadi mengungkapkan tiga alasan kuat dibutuhkannya pembaharuan hukum pidana materil di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan kalimatun sawa atau titik temu dan kesamaan pandangan dari berbagai perdebatan selama kurun waktu 59 tahun.

Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam mulai pekan ini menyelenggarakan diskusi publik untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat tentang RKUHP.