Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk taat dan patuh melaporkan harta kekayaannya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut sebanyak 239 anggota DPR RI tercatat belum menjalankan kewajibannya melaporkan harta kekayaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pihaknya akan mengingatkan seluruh fraksi di DPR agar memastikan seluruh anggotanya sudah melaporkan LHKPN.
Tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2021 tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni 100%.
Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2020 hingga tanggal 2 Mei 2021 naik tipis jika dibandingkan tahun lalu.
Melalui data yang diungkap melalui akun instagram resmi KPK, @official.kpk, tingkat kepatuhan LHKPN tahun pelaporan 2020 per 2 Mei 2021 mencapai 95,66 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani memimpin pertemuan rutin yang digelar Pemprov Sulsel di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur, Senin (19/4).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal meningkatnya harta kekayaan milik Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan menegaskan seluruh jumlah harta yang terdata dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung meraih penghargaan dari KPK sebagai sebagai Instansi dengan Penerapan LHKPN terbaik tahun 2020 untuk kategori BUMD.
PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020.