Kesepakatan itu, jika diimplementasikan, akan menjadi salah satu proyek kerja sama terbesar sejak kedua negara menandatangani kesepakatan damai 27 tahun lalu.
Israel, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA) akan menandatangani kesepakatan pada pekan depan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Yordania.
Melalui kabel bawah laut yang melintasi perairan Indonesia, PLTS raksasa berkapasitas hingga 20 GW itu akan memasok hingga 15% kebutuhan listrik Singapura mulai 2028.
PT IRJ Group bertemu dengan Muspida Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (20/9/2021). Pertemuan ini membahas izin untuk pembangunan PLTS.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendorong seluruh industri di Jabar untuk mengoptimalkan energi terbarukan dengan menerapkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis atap.
Dengan menyediakan dan mendukung pengembangan PLTS, Jateng bisa jadi tujuan investasi untuk industri yang membutuhkan energi terbarukan agar tetap kompetitif.
Pertamina menargetkan pemasangan PLTS di 5.000 SPBU yang berpotensi menghemat Rp4 miliar dalam setahun untuk keseluruhan SPBU yang dihasilkan dari penghematan biaya tagihan listrik.
Tercapainya financial close Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata 145 MWac menandai babak baru kerja sama energi terbarukan antara Indonesia dan UEA.
Upaya go green dengan menurunkan emisi karbon terus dilakukan Pertamina, antara lain dengan membidik pemasangan PLTS di Green Energy Station (GES) yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara.
Sejumlah gedung di kawasan DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan dibangun oleh PT Agra Surya Energy.
Para pemerhati sektor energi mengingatkan bahwa bauran EBT 23% bukanlah target yang harus dicapai dengan segala cara tanpa mempertimbangkan berbagai potensi kerugian yang akan timbul.
Indonesia bisa belajar pada keberhasilan sejumlah negara yang menerapkan tata cara pelelangan (auction) untuk PLTS skala besar, di antaranya India, Brasil, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Kementerian ESDM menegaskan bahwa revisi Permen ESDM yang mengatur tentang PLTS Atap yang tengah dibahas saat ini tetap mengutamakan prinsip seimbang bagi semua pihak.
Pengembangan energi baru terbarukan melalui PLTS Atap dinilai perlu mengedepankan solusi komprehensif agar tidak sampai membebani keuangan negara dan juga PLN.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dari revisi regulasi pengembangan PLTS Atap terkait dampaknya pada BUMN dan keuangan negara.
Guru Besar ITS Mukhtasor menyarankan pemerintah menyiapkan anggaran melalui APBN untuk menanggung konsekuensi dari upaya pengembangan PLTS Atap secara masif.
Rencana revisi Permen ESDM No 49/2018 dinilai lebih fokus pada pertimbangan aspek ekonomi-bisnis, dan belum memenuhi aspek strategis lainnya secara harmonis.