Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demonstrasi besar-besaran di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020. Mereka menolak RUU Cipta Kerja.

Tim khusus yang dibentuk DPR melibatkan buruh untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai jadi sebuah terobosan baru.

Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad menilai, tak ada yang salah dalam sosialisasi RUU Cipta Kerja, termasuk oleh influencer.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pihaknya akan memastikan aturan turunan itu setelah RUU Omnibus Law disahkan DPR.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%.

Pendiri dan CEO ADEI Bari Arijono mengatakan, bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi berkembangnya dunia usaha di Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut, DPR akan merampungkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Akademisi Unversitas Krisnadwipayana (Unkris), Ade Reza Hariyadi menyatakan, RUU Ciptaker bisa menjadi terobosan untuk menyelaraskan berbagai regulasi.

Sejumlah serikat buruh dan DPR bersepakat, agar membentuk tim khusus untuk membahas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk pembahasan secara intensif.

Pemerintah membantah jika pemerintah telah melakukan endorse para artis dan influencer Tanah Air untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih menjadi polemik di kalangan akademisi, buruh, hingga pengusaha.

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang sempat mengalami kebuntuan kini memasuki babak baru, setelah serikat buruh bersepakat dengan DPR membentuk tim khusus.

Partai NasDem tegas mendukung RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan oleh pemerintah beberapa bulan lalu.

DPR berencana membentuk tim bersama dengan serikat pekerja dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Iqbal berharap Panja Baleg bisa memutuskan agar RUU Ciptaker tersebut khususnya pasal ketenagakerjaan tidak merugikan kaum buruh.

Kalangan pengusaha menilai pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal itu diperlukan pemerintah untuk menarik banyak investasi.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, sepakat dengan adanya semangat penyederhanaan izin dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kalangan pengusaha mendorong agar RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law segera disahkan, saat pandemi virus Corona (Covid-19) dan resesi di depan mata.

Kementerian Tenaga Kerja telah menyerahkan kembali revisi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan setelah sebelumnya sempat ditunda.

Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa investasi asing menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri.