Pemerintah berjanji menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni melakukan perbaikan UU tersebut dalam 2 tahun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pemerintah menerbitkan aturan strategis baru terkait UU Cipta Kerja.

Mahkamah Kostitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Bila dalam tenggat waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inskonstitusional secara permanen.

Sekitar 3.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat bakal menggeruduk DKI Jakarta, Kamis (24/11/2021).

Ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat memblokir jalur arteri Jakarta-Bandung, Rabu (10/11) pagi.

Praktik illegal drilling atau pengeboran ilegal yang marak di sejumlah daerah masih menjadi permasalahan bagi industri hulu minyak dan gas di Tanah Air.

Guna mendukung Deklarasi Kunming, pemerintah telah memiliki UU Cipta Kerja sebagai terobosan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan risiko lingkungan.

Kemnaker gelar dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).

Aktivis melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Aksi dengan membawa replika monster gurita raksasa ini untuk memperingati satu tahun pengesahan UU Cipta Kerja. ANTARA....

Kemnaker menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang No 11/2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah (Pemda) menyelaraskan aturan dengan pusat guna mewujudkan UU Cipta Kerja.

Menteri Ketangakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sosialisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja terus dilakukan secara intensif, terutama bagi kalangan pengusaha atau manajemen perusahaan.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah menjawab keraguan untuk berinvestasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Menko Airlangga Hartarto menerangkan, hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perwakilan pemerintah memeberikan pembelaan mengenai Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait gugatan terhadap UU itu di Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan iklim investasi di dalam negeri lebih bergelora dari pusat hingga di berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mahendra Siregar sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor....

Merujuk Kepres 10/2021, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Presiden KSPI Said Iqbal mempertanyakan sikap pemerintah terhadap masuknya ratusan TKA asal China ke Indonesia secara bebas saat Hari Raya Idul Fitri, Kamis (13/5/2021).