Pemerintah diminta mengukur kemampuan anggaran sebelum mengimplementasikan program-program guna mencapai NZE 2060 agar tidak membahayakan keuangan negara.
Lewat dukungan APBN dan juga semua pemangku kepentingan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia menuju nol persen pada akhir 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi melalui instrumen APBN dan APBD untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.
Ganjar-Mahfud, berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika ia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
Sri Mulyani buka suara soal program unggulan Gibran sebagai cawapres Prabowo untuk Pilpres 2024 yang akan membuat program Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia.
Sri Mulyani melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2023 terjaga positif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Pendistribusian 500 ribu unit Alat Makan berbasis Listrik (AML) atau rice cooker gratis ditargetkan rampung pada Desember 2023, lantaran menggunakan APBN.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan gelontoran dana dari APBN dan APBD Provinsi Kepri, senilai Rp464,25 miliar. Dana tersebut, akan digunakan
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengkritik rencana Kementerian ESDM yang akan membagikan alat masak berbasis listrik (AML) gratis kepada masyarakat.
Pemerintah dan DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2024. Dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 ditargetkan 5,2%.
Kebijakan pemerintah lewat peraturan menteri keuangan yang menjadikan APBN sebagai jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mendapat respons beragam.
Aturan baru mengenai penjaminan pemerintah untuk memperoleh pendanaan atas perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diterbitkan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati.
DPR sepakat membawa RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2022 lolos dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.