Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah akan menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minimum....

Keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah sebesar 3,27 persen menimbulkan berbagai respon. Salah satunya kekhawatiran gelombang PHK dari para pengusaha.

Kebijakan yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dinilai bertentangan dengan kondisi saat ini.

Beberapa pihak menilai kebijakan sejumlah gubernur yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebagai tabungan politik untuk menghadapi hajatan besar di 2024.

Apindo memandang keputusan yang dilakukan oleh sejumlah gubernur atau kepala daerah yang menetapkan kenaikan upah minimum (UMP) 2021 tidak tepat.

Apindo mengakui bahwa transformasi energi fosil ke EBT pasti akan terjadi. Sayangnya, pemerintah belum memiliki rencana yang jelas dalam transisi energi tersebut.

Kalangan pengusaha dan calon investor menyambut gembira lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan DPR beberapa hari lalu.

Apindo menegaskan UMK akan tetap ada meski UU Cipta Kerja sudah disahkan. Hanya saja, UMSK ditiadakan karena menjadi ranah perjanjian pemberi kerja dan pekerja.

Para pengusaha ramai-ramai berbicara mengenai manfaat UU Ciptaker. UU itu masih menjadi perbincangan hangat karena menimbulkan penolakan dari sejumlah kalangan.

Kalangan pengusaha dan industri di Jawa Tengah (Jateng) mendukung penuh penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Dengan undang-undang tersebut, peluang investasi di Jateng akan terbuka lebar

Kalangan pengusaha di daerah menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU karena memberi manfaat untuk pengusaha dan buruh.

Tidak ada pihak yang dirugikan dalam RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR, kemarin. Menurut Apindo, baik pekerja dan pengusaha sama-sama terdampak.

Ketua Umum Hariyadi B. Sukamdani menyatakan, jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah,

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sepakat untuk menyelesaikan dulu masalah kesehatan lewat pengetatan kembali PSBB, sehingga dampak pandemi ke ekonomi bisa berkurang.

Penetapan Upah Minimum Provinsi akan dilakukan pada 1 November 2020. Ini akan menjadi penentuan apakah upah minimum akan naik atau tidak di tengah pandemi.

Skema keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dari pemerintah tak banyak membantu pengusaha yang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, akan menggelar rapat kerja (Raker) tahun 2020 di Hotel Claro Makassar tanggal 10 September mendatang.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berharap pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, turut membantu sektor perkebunan dan pertanian di Sulsel.

Arogansi Apindo maupun Kadin disinyalir menjadi penyebab keluarnya sejumlah konfederasi dan serikat buruh dari tim teknis yang membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur....

Selama ini, FABA yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas PLTU, boiler, dan/atau tungku industri masuk dalam daftar limbah B3.