KKP menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat. Sikap tegas tersebut merupakan wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan terkait implementasi program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang sempat tidak berjalan selama dua tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyetujui usulan Komisi IV DPR untuk menyelenggarakan forum diskusi terkait ekspor pasir laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri) menyaksikan penyegelan lahan proyek reklamasi di Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023). Dari hasil pengawasan dan penindakan....
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggano bertindak tegas dengan menyegel gudang ikan dan lahan reklamasi seluas 3.000 m2 di Batam Center, Kamis (7/6/2023).
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan PP No.26 Tahun 2023 akan melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman aktivitas ilegal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Pemerintah Australia memulangkan 11 orang nelayan asal Rote yang terdampar di Pulau Bedwell Rowley Shoals, Western Australia pada Jumat (28/4/2023).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menargetkan penambahan kawasan konservasi baru sebanyak 200 ribu hektar huta konservasi.
KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis (16/3).
Letjen TNI (Purn) Chandra W Sukotjo jadi salah satu Jenderal TNI bintang tiga yang pensiun di tahun 2023. Jabatan terakhir Letjen Chandra adalah Danpuspomad.
Letjen TNI (Purn) Chandra W Sukotjo jadi salah satu Jenderal TNI bintang tiga yang pensiun di tahun 2023. Jabatan terakhir Letjen Chandra adalah Danpuspomad.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi saat ini sedang dikaji besarannya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons permintaan nelayan yang menuntut penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di 2023.