MAKI berencana untuk melaporkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri, pekan depan.

Komisi III DPR menjadwalkan rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada pekan depan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa informasi yang beredar soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun ada di Kemenkeu adalah tidak tepat.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menepis anggapan jika temuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun dilakukan oleh Kemenkeu.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 268 juta laporan transaksi keuangan mencurigakan selama periode 2002-2022.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah menerima 268 juta laporan transaksi keuangan mencurigakan selama periode 2002-2022.

Anggota Komisi III DPR Sahroni meminta ada klarifikasi yang jelas dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi janggal superjumbo tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan panjang lebar soal transaksi mencurigakan di kementeriannya sebesar Rp300 triliun yang diduga sebagai tindak pencucian uang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana tiba di Kantor Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (20/3/2023).

PPATK bakal memeriksa harta kekayaan Kasubbag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) nonaktif, Esha Rahmansah Abrar.

Kementerian Setneg menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar.

Transaksi Rp300 triliun yang diberitakan sebagai pergerakan uang tak lazim di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai disebut bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian....

Komisi III DPR mengaku heran dengan pernyataan PPATK bahwa temuan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu bukan merupakan korupsi ataupun TPPU.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan adanya transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu, Selasa (14/3).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan lagi dokumen temuan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menkeu mengaku tidak menerima informasi atau laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu seperti dikemukakan Mahfud MD dan PPATK.

Sri Mulyani menegaskan seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke Kemenkeu, baik itu permintaan dari pihaknya sebanyak 185 atau inisiatif PPATK sebanyak 81 surat, semuanya ditindaklanjuti.

Kemenkeu menerima 266 surat laporan terkait transaksi janggal pada periode 2007-2023. Jumlah pegawai yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah 964 pegawai.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memproses pemblokiran safe deposit box (SDB) yang diduga milik mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT).