Tabungan perumahan rakyat (Tapera) tengah menjadi sorotan publik, lantaran dirasa bisa membebani para karyawan atau tenaga kerja di seluruh Indonesia. Berikut 5 faktanya.
DPR meminta pemerintah tidak memaksakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Menko Airlangga Hartarto buka suara mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini tengah ramai diperbincangkan, usai ada kewajiban bagi karyawan swasta.
Soleh Solihun mencoba menghitung program Tapera yang peraturan pemerintahnya diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Kebijakan ini pun membuat masyarakat bingung.
Heboh ketentuan kewajiban iuran untuk Tapera bagi para pekerja yang tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, mendapatkan respons keras dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Kiky Saputri mengomentari program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membuat gaji dipotong hingga 2,5 persen. Ini akan berdampak pada karyawan swasta.
Rencana pemerintah memotong gaji pekerja termasuk karyawan swasta untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memicu polemik di masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengkritisi bahkan....
Kebijakan pemotongan gaji bagi pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bakal diterapkan sebesar 3%. Pungutan untuk iuran Tapera hanya akan membebani buruh.
Iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikenakan pada para pekerja, termasuk pekerja swasta menjadi topik panas di kalangan masyarakat. Warga di Jakarta Selatan pun menanggapi pula tentang....
Pengamat Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Undip menilai pemerintah tidak bisa menerapkan potongan yang sama 3 persen gaji kelas pekerja.
Polemik PP Nomor 21 Tahun 2024 perihal pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, menuai penolakan serempak. Tak hanya buruh, pengusaha menolak pemotongan gaji.
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai ditekennya kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dilakukan secara gegabah.
Polemik PP Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024, menuai pro dan kontra.
Heru Pudyo Nugroho kini jadi sosok yang menuai banyak sorotan usai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, sebagai Komisioner Tapera.
Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera kembali menjadi perbincangan hangat, ketika gaji pekerja termasuk karyawan swasta bakal ikut kena potong. Berikut penjelasan apa itu Tapera beserta manfaatnya.