Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama asosiasi pengusaha kompak menolak penerbitan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 sebagai aturan penetapan upah minimum (UM) tahun 2023
Massa melakukan aksi di kantor Disnakertrans DIY, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (22/11/2022). Dalam aksinye mereka menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tertang penerapan upah minimum di DI Yogyakarta....
Pengusaha menolak adanya kenaikan upah sebab akan memberatkan keuangan perusahaan jika demand ekspor terkoreksi tetapi harus ada penambahan pengeluaran.
Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak boleh melebihi 10%. Hal itu diatur dalam Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Apindo meminta pemerintah agar perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 tetap mengacu pada formula yang diatur di dalam regulasi PP No.36 Tahun 2021
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menaruh keyakinan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bakal memihak kepada aspirasi soal kenaikan upah minimum.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13% tidak rasional, seharusnya hanya 8-9%.
Pengusaha akan mengikuti kebijakan kenaikan upah minimum 2023 yang tengah digodok pemerintah. Adapun penghitungan menggunakan formula dalam PP 36 Tahun 2021.
Menaker Ida Fauziyah kembali memberikan kode adanya kenaikan upah minimum pada 2023, bila mengacu pada data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Upah minimum untuk 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 ini. Menurut Menaker Ida Fauziyah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi alasan kenaikkan tersebut.
Sejumlah massa dari organisasi buruh di Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Ketanagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi. Unjuk rasa diwarnai dengan aksi mendorong motor pada Selasa....