Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan, alasan utama terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Kementerian BUMN hingga mencapai 159 kasus.
Anggota Komisi VI DPR mendukung kinerja dan pencapaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat tanggung jawab besar untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi nasional.
Nantinya Bank Syariah Indonesia akan beroperasi dengan mengandalkan keberadaan 1.200 cabang dan 20 ribu lebih pekerja yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Sebagai upaya menutup celah penyelewengan dalam distribusi vaksin Covid-19, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan sistem QR Qode atau barcode dua dimensi di setiap kemasan vaksin.
(Kiri-kanan) Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberi pernyataan pers usai melakukan pertemuan....
Deputi Kementerian BUMN Bidang Keuangan dan Management Risiko Nawal Nelly (kiri) menyerahkan plakat Srikandi BUMN kepada Direktur Remedial and Wholesale Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Elisabeth....
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmen untuk tetap transparan guna mengurangi praktik korupsi, yang salah satunya adalah dengan program satu data.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajak para pelaku bisnis atau pengusaha untuk turut berkontribusi dalam pengadaan vaksin Covid-19 tipe mandiri.
Kementerian BUMN tidak mengarahkan agar pelaku usaha menanggung vaksin mandiri untuk masyarakat, melainkan difokuskan bagi para karyawan perusahaan sendiri.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa sepanjang tahun ini terdapat 49 laporan yang tercatat dalam Whistle Blowing System (WBS) ihwal korupsi di perusahaan BUMN.
Kementerian BUMN menyambut baik dan mengapresiasi langkah strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam rangka penataan portfolio infrastruktur bisnis menara dengan ditandatanganinya Perjanjian....
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait vonis pidana penjara seumur hidup terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andre Rosiade menyoroti makin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap layanan Over The Top (OTT) asing.
Bila sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menggunakan pola atau model superholding, maka terdapat dua undang-undang yang harus direvisi.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan posisinya dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga merespons usulan Ahok terkait Kementerian BUMN harus dibubarkan dan diganti menjadi superholding.