Presiden ACT Ibnu Khajar (kanan) bersama Ketua Dewan Pembina ACT N. Imam Akbari (kiri) memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi....

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada....

Presiden ACT, Ibnu Khajar mengatakan pihaknya akan mematuhi keputusan Kemensos. Kendati demikian, ACT akan tetap mneyalurkan dana umat yang sudah terkumpul sebelum izin itu dicabut.

Plt Deputi Analisis dan Pengawasan PPATK Danang Trihartanto (kedua kiri), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (tengah), danPlt Sekretaris Utama PPATK Zainal Mutaqin (kedua kanan) saat konferensi pers terkait....

Presiden ACT, Ibnu Khajar menyayangkan keluarnya keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan ACT.

Pengurus Aksi Cepat Tanggap (ACT) bakal menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk audiensi terkait pemblokiran 60 rekening milik ACT.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkap terdapat temuan aliran dana dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke negara-negara yang berisiko tinggi dalam pembiayaan terorisme.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pengelolaan dana oleh lembaga filantropi Aksi Cepat (ACT) bertujuan untuk meraup keuntungan.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya aliran dana yang fantastis dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebanyak Rp1 triliun tiap tahunnya.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengklaim, sempat menemukan adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke salah satu anggota....

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengklaim pihaknya telah memblokir 60 rekening atas nama entitas yayasan ACT.

Kepala Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng mengatakan langkah pemerintah melakukan pencabutan izin ACT sudah tepat.

Profil Ahyudin pendiri ACT atau Aksi Cepat Tanggap mendadak banyak dicari setelah lembaganya filantropi pengumpul donasi tersebut dituding menyelewengkan dana yang dikumpulkannya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah yang mencabut izin penyelenggaraan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi dicabut oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu sebagai tindak

Pencabutan izin PUB ACT dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980

BNPT meminta agar masyarakat lebih berhati-hati ketika akan memberikan sumbangan kemanusiaan.

Pencabutan izin PUB ini merupakan tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan pemerintah oleh ACT.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus diproses pidana apabila terbukti melakukan penyelewengan dana yang telah....

Isu penggelapan dana umat, termasuk tingginya gaji petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) berdampak pada anjloknya donasi hewan kurban di lembaga filantropi tersebut.