Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan, belum semua instansi melakukan verifikasi final terkait formasi PPPK guru.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa dalam waktu dekat BKN memiliki pekerjaan besar, yakni seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021.

Komnas HAM akan mengkonfirmasi keterangan yang disampaikan KPK dan BKN kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

BKN memastikan tidak ada perubahan jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tengah naiknya kasus Covid-19.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Selasa, 22 Juni 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melayangkan surat panggilan kepada Kepala serta Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain memanggil Pimpinan KPK, Komnas HAM turut mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana pada hari Kamis (17/6/2021).

Melalui akun media sosialnya, BKN menegaskan bahwa kelulusan peserta dalam SKD CPNS sekolah kedinasan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Analis Konflik Alto Labetubun menilai, sebenarnya polemik TWK tidak perlu terjadi. Sebab, TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang undang.

Seleksi kompetensi dasar(SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi sekolah kedinasan sudah berlangsung selama tiga hari. Dimana SKD mulai dilaksanakan pada hari Senin 31 Mei lalu.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2021 tidak jadi dibuka akhir Mei sehingga kapan waktu pendaftaran CPNS dibuka kembali masih menjadi pertanyaan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerbitkan surat edaran bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, keputusan terkait 51 pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar BKN besama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap adanya temuan 97.000 data PNS misterius.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melakukan pemutakhiran data akan mengalami kemandekan karir.

Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara Paryono mengatakan, terkait data 97.000 PNS yang misterius merupakan hasil pendataan ulang PNS (PUPNS) tahun 2015 lalu.

BKN mengungkapkan, ada 97 ribu data aparatur sipil negara (ASN) yang menerima gaji bahkan pensiun meski tidak jelas keberadaan orangnya.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membantah telah mengabaikan perintah Presiden Jokowi yang meminta alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan soal nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pagi ini bersama Kepala BKN dan pimpinan KPK akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes pengalihan menjadi ASN.