Kemenkeu bersama kementerian/lembaga (K/L) lainnya akan terus mengejar para obligor BLBI di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak tagih pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satgas pemburu harta skandal kasus BLBI.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bakal menghibahkan sejumlah aset milik para obligor ke Pemkot Bogor hingga tujuh kementerian dan lembaga.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melayangkan somasi kepada dua obligor BLBI Kaharudin Ongko dan Agus Anwar untuk segera membayar utangnya.

Mahfud MD mengabarkan bahwa Satgas BLBI telah menerima pembayaran utang sebesar Rp150 miliar dari obligor BLBI Sjamsul Nursalim. Uang Rp150 miliar diterima pada 11, 17, dan 18 November 2021.

Satgas BLBI melaporkan telah memberikan surat paksa untuk pengambilan aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto menempuh jalur hukum terkait penyitaan lahan miliknya bekas lahan PT Timor Putra Nasional seluas 124 hektare di kawasan industri Mandala Pratama Permai.

Mahfud MD membeberkan, daftar nama-nama konglomerat Indonesia yang sudah menyelesaikan tagihan atas utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih menghitung nominal keseluruhan aset yang telah disita.

Menurut Mahfud, akibat sikap pemerintah yang cenderung menerima negosiasi, penyelesaian kasus tersebut malahan cenderung memakan waktu yang lama.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita sejumlah aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Jumat (5/11/2021).

Satgas BLBI) mengumumkan telah melakukan penyitaan aset jaminan PT Timor Putera Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto senilai Rp600 miliar.

Sebanyak 1 SST Pasukan TNI dari Kodim 0604/Karawang dikerahkan membantu pengamanan proses penyitaan aset putra mahkota Cendana Tommy Soeharto oleh Tim BLBI.

Ratusan personel gabungan Polri dan TNI, dikerahkan untuk mengawal Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang rencananya akan melakukan penyitaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menegaskan, tidak akan memberikan potongan harga atau diskon utang buat para debitur atau obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mendapat amunisi baru untuk berburu aset negara dengan bergabungnya 2 personel penting.

Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan bahwa ada beberapa langkah positif dari kinerja Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) terbaru guna membekali Satgas BLBI memburu aset negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah tersebut diambil....

Kuasa hukum Suyanto mempertanyakan keaslian dari data utang yang dikirimkan oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam memanggil kliennya.