Pemerintah Kabupaten Tolikara berhasil meraih predikat tertinggidari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.Opini Wajar....
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau menemukan adanya data yang tidak valid pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terkait pembayaran iuran BPJS.
KPK membongkar upaya oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memanipulasi temuan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel). Dugaan upaya manipulasi temuan....
Anggota BPK IV Haerul Saleh menyerahkan LHP Tahun 2021 kepada dua kementerian yakni, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi banyak temuan penyimpangan dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap laporan keuangan Dinas Pekerjaan....
Kurniasih meminta agar pelaksanaan pelatihan kartu prakerja offline tidak bertabrakan dengan program pelatihan kerja yang sudah ada seperti BLK di Kemenaker.
Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021.
Anggota IV BPK Haerul Saleh menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada dua kementerian, yaitu PUPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.
Menpora RI Zainudin Amali mengungkap kunci sukses Kemenpora meraih predikat opini WTP dari BPK RI tiga tahun secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2019, 2020 hingga tahun 2021.
Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin nekat menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat hingga Rp1,9 miliar demi mendapatkan predikat WTP.
Panitia melakukan pemotongan hewan kurban sapi di Masjid An-Nur Komplek BPK V Gandul, Depok, Jawa Barat, Minggu (10/7/2022)Panitia pembagian daging kurban di Masjid An-Nur BPK BPK V tahun ini menyembelih....
Juru Bicara Fraksi PDIP Komisi XI DPR Abidin Fikri menyampaikan sejumlah pandangannya atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2018.