Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra meninggal dunia, Minggu (18/9/2022). Sebelumnya Azyumardi dirawat di salah satu rumah sakit di Malaysia.

Ketua Dewan Pers Prof Azymardi Azra meninggal dunia, Minggu (18/9/2022). Cendekiawan muslim itu sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit, Malaysia.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengalami gangguan kesehatan saat tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat (16/9/2022).

Azyumardi mengajak masyarakat untuk membantu Pers Indonesia lebih baik lagi.

Dalam pertemuan dengan kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Dewan Pers sama sekali tidak menerima barang atau hal lain.

Dewan Pers menyiapkan aplikasi pengaduan masyarakat terhadap berbagai masalah pemberitaan. Aplikasi pengaduan itu bakal segera diluncurkan untuk memudahkan masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya menegaskan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan kemerdekaan pers saat....

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Komisi III DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Insan Pers di Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, setelah terjadinya reformasi, seiring dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Selain bisa mengurangi kredibilitas lembaga pers yang bersangkutan, juga mencederai kemerdekaan pers yang diperjuangkan oleh komunitas pers dengan susah payah di era reformasi.

Safari reformulasi 14 pasal dalam RKUHP terus dilakukan Dewan Pers. Kali ini, Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP di Gedung DPR.

Dewan Pers terus melakukan safari untuk mereformulasi 14 pasal RKUHP ke fraksi-fraksi di DPR. Kali ini Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB.

Dewan Pers telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan Pers ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana memastikan Dewan Pers akan terlibat dalam reformulasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dewan Pers menemui Fraksi PKB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022), untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP versi Dewan Pers.

Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan Pers kepada Fraksi PDIP.

Selain secara aktif memantau media-media daring yang berisi konten tak sehat, Dewan Pers juga menangani pengaduan masyarakat. Dewan Pers terus meningkatkan KEJ.

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharma Jaya menilai penyusunan draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak transparan untuk masyarakat.