Aliansi BEM Nusantara menilai Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) sudah ideal dan merupakan produk hukum nasional. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Azzahra,....

Keseluruhan ketentuan RKUHP merupakan cermin dari politik hukum pidana nasional era globalisasi dan sepantasnya bangsa Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh siapa pun dan bangsa-bangsa lain.

Mabes Polri menetapkan Bharada E tersangka kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Bharada E dikenakan Pasal 338....

Ada ancaman kemerdekaan pers pada draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lima berita pilihan dalam Sindo 5 News, Rabu(27/7).

Ketua Komisi Pendataan Kajian dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menkumham, Yasonna Laoly yang direncanakan pada Rabu (20/7/2022).

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak peninjauan kembali beberapa pasal dalam RKUHP sebelum disahkan.

Setelah masuk ke DPR, RUU KUHP akan kembali dibahas Komisi III DPR bersama dengan pemerintah, khusus pada 14 isu krusial karena RUU ini merupakan operan dari DPR periode 2014-2019.

Pendiri LSI Denny JA meminta kepada Presiden Jokowi dan pimpinan partai koalisi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali RUU KUHP, utamanya terkait pasal perzinahan dan kumpul kebo.

Dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) milik pemerintah yang terbaru tanggal 4 Juli 2022, juga mengatur tentang akses ilegal atau peretasan terhadap komputer....

Dalam draf terbaru RUU KUHP terdapat pengaturan mengenai tindak pidana makar, baik itu makar terhadap presiden dan wakil presiden (wapres), NKRI maupun pemerintahan yang sah.

Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan terkait dengan polemik RUU KUHP.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada dua pasal yang dihapus draft terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kedua pasal tersebut adalah, pasal advokat....

Dalam tujuh penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang dilakukan pemerintah, salah satunya terdapat perubahan terhadap tujuh ketentuan pidana.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja....

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengaku sudah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ke Komisi III DPR RI.

Seorang wanita berinisial HFR (23) diamankan polisi karena melawan petugas karena tidak terima ditegur saat melawan arus di bawah Flyover Kampung Melayu.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Sasmito Madrim mengatakan jika 14 pasal dalam RUU KUHP lolos maka ancaman terhadap kalangan jurnalis semakin nyata.

Wamenkumham Edward OS Hiariej memberikan alasannya mengapa RUU KUHP yang rencananya akan disahkan pada Juli 2022 mendatang hingga saat ini belum dibuka draft terbarunya.

Sejak bulan September 2019 hingga Mei 2022, tidak pernah ada naskah RKUHP yang resmi dipublikasikan kepada masyarakat.