PLN meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kategori wajib lapor lebih dari 1.000 pelapor.

KPK menerima informasi soal tentang adanya oknum yang mengaku pegawai atau mitra KPK di Banten dan Jawa Barat dan menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN

KPK pada Kamis (3/9/2020) menerima 627 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Sesuai SE KPK Nomor 100 Tahun 2020 KPK perpanjang masa penyampaian LHKPN tahunan (periodik) untuk tahun pelaporan 2019 dari 31 Maret 2020 jadi 30 April 2020.

KPK memastikan, bahwa tak akan melakukan perpanjangan waktu lagi terkait batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis diminta mencabut Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017, yang tidak mewajibkan Wakapolda menyetor LHKPN.