Lenny M Iskandar, warga Bandung Barat yang berencana ikut vaksinasi terkaget-kaget lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya sudah dipakai orang lain.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan lembaganya sudah menurunkan tampilan (take down) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi di laman resmi milik KPU RI.

Dengan banyaknya website yang harus mendaftarkan data pribadi, tidak jarang data data tersebut tersebar kepada khalayak umum.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah menutup semua data pejabat terkait informasi dalam aplikasi pedulilindungi.

Saat mengetahui NIK miliknya telah dipakai oleh dua orang tak dikenal, Fanni sempat kebingungan. Pasalnya, dia baru pertama kali mengikuti vaksinasi Covid-19.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan risiko munculnya tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Pemerintah terus berupaya menggenjot capaian vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok. Meski begitu dalam pelaksanaan vaksinasi masyarakat masih mengalami kendala pelayanan.

Kemensos meminta vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dipercepat, meskipun mereka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Terdapat 2.800 masyarakat rentan di Jabodetabek dengan beragam masalah yang tidak memiliki NIK.

Gagal divaksin karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan orang lain.

Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menegaskan tak ada unsur kesengajaan dalam kasus warga Bekasi yang sempat gagal vaksinasi karena persoalan nomor induk kependudukan (NIK).

Mulai hari ini aplikasi milik Kemenkes Smart Checking, Kominfo Peduli Lindungi, dan BPJS Kesehatan Pcare mulai hari ini terintegrasi dengan data Dukcapil.

Kasus NIK warga Bekasi, Jawa Barat, yang digunakan seorang warga negara asing (WNA) untuk registrasi vaksin, menemui titik terang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan....

Pada Jumat besok akan ditandatangani perjanjian kerjasama integrasi data dengan BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Kominfo.

Buntut temuan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi yang tidak bisa divaksin Covid-19 karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya dicatut WNA, kini pendataan vaksinasi diubah.

Petugas kesehatan menolak memberikan vaksin lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya digunakan oleh seorang warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta.

Wasit Ridwan (47), warga Perumahan Vila Mutiara Cikarang, Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi sudah menjalani vaksinasi dan mendapatkan sertifikat manual.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami penyebab warga Bekasi tidak bisa ikut vaksin Covid-19 karena Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya dipakai oleh orang lain.

Warga Perumahan Vila Mutiara Cikarang, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Wasit Ridwan (47), tidak bisa mendapat vaksin.