Sejumlah gedung di kawasan DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan dibangun oleh PT Agra Surya Energy.

Para pemerhati sektor energi mengingatkan bahwa bauran EBT 23% bukanlah target yang harus dicapai dengan segala cara tanpa mempertimbangkan berbagai potensi kerugian yang akan timbul.

Kebijakan pemerintah terkait PLTS Atap ditakutkan hanya dinikmati segelintir konsumen dan belum menjadi solusi pemerataan akses energi di Tanah Air.

Indonesia bisa belajar pada keberhasilan sejumlah negara yang menerapkan tata cara pelelangan (auction) untuk PLTS skala besar, di antaranya India, Brasil, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kementerian ESDM menegaskan bahwa revisi Permen ESDM yang mengatur tentang PLTS Atap yang tengah dibahas saat ini tetap mengutamakan prinsip seimbang bagi semua pihak.

Pengembangan energi baru terbarukan melalui PLTS Atap dinilai perlu mengedepankan solusi komprehensif agar tidak sampai membebani keuangan negara dan juga PLN.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dari revisi regulasi pengembangan PLTS Atap terkait dampaknya pada BUMN dan keuangan negara.

Guru Besar ITS Mukhtasor menyarankan pemerintah menyiapkan anggaran melalui APBN untuk menanggung konsekuensi dari upaya pengembangan PLTS Atap secara masif.

Rencana revisi Permen ESDM No 49/2018 dinilai lebih fokus pada pertimbangan aspek ekonomi-bisnis, dan belum memenuhi aspek strategis lainnya secara harmonis.

PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina NRE (PNRE), PT Badak LNG, telah berhasil menurunkan emisi karbon kurang lebih sebesar 3 ribu ton per tahun.

Sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik, PLN harus sehat dan untung agar bisa berkontribusi bagi keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adanya risiko susut daya saat distribusi, serta biaya investasi jaringan yang sudah dikeluarkan oleh PLN.

Pemerintah perlu mewaspadai ketahanan APBN terkait dengan rencana pengembangan PLTS Atap seperti yang tertulis dalam draf RUU Energi Baru Terbarukan.

Terlepas tujuannya untuk mendorong pengembangan EBT di dalam negeri, revisi regulasi PLTS Atap dinilai berpotensi merugikan PLN dan para pelanggannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 70 MWp PLTS Atap akan terpasang pada akhir tahun 2021.

Saat ini sekitar 4.000 pelanggan yang telah memasang PLTS Atap. Jumlah ini meningkat lebih dari 1.000% dibandingkan awal tahun 2018 yang hanya 350 pelanggan.

PLTS Terapung Cirata merupakan PLTS Terapung terbesar di ASEAN, dengan kapasitas 145 MWAc, yang akan beroperasi komersial (Commercial Operation Date) pada November 2022.

Kementerian ESDM menyatakan total potensi EBT saat ini mencapai 417 GW dan sekitar 50% memang berasal dari potensi energi surya.

PMSE mengumumkan bahwa PLTS Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat telah mencapai kesepakatan pendanaan dari tiga lembaga keuangan internasional.

PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan komitmennya dalam mendorong perluasan program Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam bisnisnya