Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN 12%.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dianggap tidak tepat di tengah rapuhnya kondisi ekonomi saat ini.

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 2025 mendatang.

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 2025 mendatang.

Sejumlah warga menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Aksi dilakukan untuk menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen.

Petisi online penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen diserahkan masyarakat sipil ke lingkaran Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk sabun, peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

Sejumlah elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga K-Popers bakal melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan PPN 12 persen di Istana Negara, Jakarta.

Bank Indonesia (BI) menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan pemerintah memiliki dampak yang terukur terhadap inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelayanan Rumah Sakit (RS) VIP termasuk dalam jasa mewah sehingga bakal dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 disentil anggota Komisi IX DPR RI.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan, PPN 12% tak akan berdampak buruk terhadap usaha UMKM.

Pemerintah mulai 1 Januari 2025 akan menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap sejumlah barang dan jasa.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, tren tabungan masyarakat, khususnya di segmen simpanan di bawah Rp100 juta, berpotensi sulit naik signifikan.

Vietnam baru-baru ini mengesahkan aturan memperpanjang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10% turun jadi 8%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers....

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Rabu (1/1/2024)

Mulai 1 Januari 2025, ikan salmon, daging wagyu dan sekolah internasional termasuk dalam barang mewah dan jasa yang terkena PPN 12%.

Indonesia dibandingkan dengan Vietnam yang baru saja memperpanjang pemangkasan tarif PPN menjadi 8% membuat Kemenkeu buka suara.