Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, Kamis (22/8/2024). Dalam rapat itu, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Guru Besar, imuwan politik, ahli hukum tata negara, akademisi, aktivis pro demokrasi, dan aktivis 98 akan turun mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyerahkan berkas pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi (tengah) dan disaksikan Ketua Badan Legislasi....

Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan posisi pemerintah terkait draf Revisi UU tentang Pilkada hanya mengikuti kemauan parlemen. Itu diungkapkan Supratman usai mengikuti rapat pengambilan keputusan....

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyetujui draf revisi undang-undang (RUU) Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada, Rabu ( 21/08/2024) sore.

Menkumham, Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu dalam melaksanakan draf RUU Pilkada yang akan segera disahkan menjadi UU. Hal

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons pengesahan kilat tingkat I RUU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR bersama Pemerintah di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pembahasan RUU itu merupakan tindak lanjut....

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang Pilkada atau RUU Pilkada.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut secara tegas bahwa RUU Pilkada memang atas dasar keinginan pihak Istana.

DPR langsung menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU). Padahal, RUU Pilkada baru disahkan tingkat pertama oleh Baleg DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang Pilkada atau RUU Pilkada. Hanya Fraksi PDIP yang menolak.

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan langsung mengambil kesepakatan tingkat I terhadap RUU Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan pembahasan RUU Pilkada telah dimulai sejak tahun lalu atau tepatnya pada 23 Oktober 2023

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengatur terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. Hal ini menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baru usul inisiatif DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi....

DPR bersama pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Revisi UU Pilkada.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas rencana Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada, pada Rabu (21/8/2024).

Baleg disorot karena membahas RUU Pilkada sehari setelah putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan membuat Kaesang gagal maju pilgub.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menjadi sorotan.Salah satu alat kelengkapan DPR ini disorot karena akan menggelar pembahasan RUU Pilkada, hari ini.

Dirjen EBTKE Eniya Listiani mengungkapakan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat RUU EBET. Tujuan agar dapat mempermudah pemerintah selanjutnya

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar menilai, skema power wheeling tidak dapat masuk dalam RUU Ebet.