DPR sepakat membawa RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2022 lolos dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Kemenkeu menekankan, keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif terkait penggunaan uang negara.
Pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebanyak 16 Tower Rusun sudah dimulai.
APBN 2024 menjadi APBN terakhir dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang difokuskan juga untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa hingga akhir Juli 2023 kinerja APBN terjaga positif, salah satunya surplus APBN yang mencapai Rp153,5 triliun.
Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN semester I 2023 tetap solid usai melanjutkan tren surplus yang bikin Menkeu Sri Mulyani semakin percaya diri.
Menkeu, Sri Mulyani mengatakan, bahwa Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi negara yang telah melewati triple challenges. Pandeminya ditangani, ekonominya pulih, dan APBNnya kembali sehat.
Perbaikan sejumlah akses jalan terutama ke akses wisata di Kabupaten Malang bakal segera dilakukan. Pasalnya saat ini perbaikan jalan itu dalam tahap tender setelah dianggarkan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga semester I-2023 mencatatkan surplus Rp152,3 triliun.
Menjelang tahun politik, pemerintah diminta tetap menggunakan APBN untuk program-program yang produktif, seperti penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.
Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga, BUMN dan BUMD membelanjakan APBN dan APBD dengan lebih produktif. Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan.
Sri Mulyani mengungkapkan APBN terus menunjukkan kinerja yang baik. Defisit APBN terus mengecil 1,8% dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang melebar sampai 6,1%.
Besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi PNS eselon I dan II terus mendapat sorotan.