Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengutarakan, tanpa adanya UU Cipta Kerja, Indonesia tidak akan bisa membangun ekosistem kendaraan listrik.

Sebagai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang berperan strategis dalam pembangunan bangsa, hak cipta perlu dilindungi melalui perundang-undangan.

Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu No. 2 Tahun 2022 merupakan diskresi presiden untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam krisis.

Pakar Hukum Bisnis UGM Profesor Nindyo Pramono menilai persoalan kegentingan memaksa pada Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam ruang rapat Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/1/2023). Massa gabungan dari sejumlah organisasi Mahasiswa tersebut menolak....

Presenter Indra Bekti sudah keluar dari rumah sakit sejak Sabtu (21/1/2023). Saat ini ia tengah menjalani rawat jalan di rumah, setelah dirawat 25 hari di RS Abdi Waluyo akibat pendarahan otak yang dialaminya.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan terhadap buruh.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa melempari gedung DPRD Sumut dengan telur.

Alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dimaklumi sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan mendesak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberikan keterangan mengenai persiapan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja di Jakarta.....

Gabungan massa yang terdiri dari Partai Buruh dan sejumah serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksi ini mereka menolak....

Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mayarakat diminta mewaspadai langkah kelompok radikal yang kerap menunggangi isu sosial dan politik untuk mencapai tujuannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinilai pro kepentingan pekerja.

Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah melangsungkan rapat tertutup bersama Komisi IX DPR untuk membahas Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kenapa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja harus diterbitkan secara cepat?, Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Benny Riyanto ungkap alasannya.

Seperti undang-undangnya, Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah akhir tahun lalu, hingga kini masih terus menuai pro-kontra.

Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diterbitkan untuk mengakomodir kepentingan rakyat dan negara.