Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp349 triliun.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan mengenai peran media dalam mewujudkan rumah kebangsaan MPR RI di Jawa Barat. Jumat, (18/3/2023). Dalam sambutannya ia menanggapi mengenai mendukung....
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berjanji akan menjelaskan soal transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan secara lebih detail
Dari kekayaan pejabat yang tak wajar hingga dugaan transaksi janggal bernilai ratusan triliun membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menjadi sorotan.
Transaksi Rp300 triliun yang diberitakan sebagai pergerakan uang tak lazim di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai disebut bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian....
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang bisa didalami dan ditindaklanjuti.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan lagi dokumen temuan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan membongkar terkait data transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan telah mengantongi nama-nama 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang disebut oleh KPK memiliki saham di perusahaan atas nama istri.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh resmi menjabat Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggantikan Hadiyanto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 964 pegawai
Menkeu mengaku tidak menerima informasi atau laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu seperti dikemukakan Mahfud MD dan PPATK.
Sri Mulyani menegaskan seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke Kemenkeu, baik itu permintaan dari pihaknya sebanyak 185 atau inisiatif PPATK sebanyak 81 surat, semuanya ditindaklanjuti.
Kemenkeu menerima 266 surat laporan terkait transaksi janggal pada periode 2007-2023. Jumlah pegawai yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah 964 pegawai.
Menko Polhukam Mahfud MD menduga sebanyak 467 pegawai Kemenkeu ikut terlibat dalam pergerakan uang sebesar Rp300 triliun tak wajar sejak 2009 hingga 2023.