Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan pelat merah membantah tuduhan bahwa PMN yang diterima sejumlah perusahaan untuk membayar utang

Suntikan dana PMN tersebut akan berpengaruh kepada perekonomian nasional maupun daerah khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar proyek infrastruktur.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 untuk perusahaan pelat merah di sektor kesehatan

Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan negara yang diusulkan Menteri BUMN, Erick Thohir, senilai Rp106 triliun.

Tiga BUMN akan menerima pendanaan tambahan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp33,9 triliun. Erick Thohir pun memastikan dana tersebut akan diawasi secara ketat.

Komisi VI DPR menyetujui tambahan PMN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun. PMN tambahan tersebut diajukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tiga perusahaan negara.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dinilai sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Ditegaskannya, ancang-ancang PMN sebesar Rp2 triliun untuk BTN, akan efektif.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid meminta penjelasan apakah PMN Rp2,7 triliun untuk pengerjaan LRT akan digunakan untuk membayar utang PT Adhi Karya atau sebagai capex baru.

Total Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan negara yang diusulkan Menteri BUMN, Erick Thohir, kepada Komisi VI DPR mencapai Rp 106 triliun.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBN 2022 sebesar Rp72,449 triliun untuk 12 BUMN.

ITDC mencatat, Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500 miliar dipergunakan untuk mempercepat pembangunan kawasan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), The Mandalika.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan tidak ada lobi-lobi individu terkait pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diterima perusahaan BUMN harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor Per-1/MBU/03/2021 ihwal Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 1 Maret 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir akan menerbitkan Permen perihal tata cara pengolaan dan restrukturisasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Permen tersebut akan diterbitkan pekan pertama Maret 2021.

Perlu evaluasi dan pengawasan terkait bagaimana dana PMN diberikan, dialokasikan untuk apa saja, dan kemudian perjalanannya seperti apa untuk setiap BUMN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta BUMN melakukan beberapa hal, setelah berjanji bakal memberikan penyertaan modal negara (PMN)

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan pencairan beberapa PMN tidak bisa cepat karena masih proses legislasi.

Pemerintah menggelontorkan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan lembaga melalui dua skema penyaluran yaitu PMN tunai dan PMN non tunai.

PLN menjanjikan penyerapan tenaga kerja baru apabila suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) disetujui pemerintah dan DPR. Berdasarkan hitungan PLN setiap Rp1 triliun akan menyerap tenaga kerja 14.048....