Di tengah upaya pemerintah mengembalikan dana BLBI, ada pihak yang mencoba mencari untung karena ditenggarai menawarkan diri untuk membantu pengurusan kasus.

Pemerintah mengancam akan menjerat dengan hukuman pidana kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengalihkan aset yang terkait dengan kasus tersebut ke perumahan.

Satgas BLBI kembali memanggil obligor petinggi Grup Dharmala Suyanto Gondokusumo atas kewajiban pelunasan tagihan kepada negara senilai Rp904,48 miliar.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemerintah dianggap korupsi jika tidak mengejar utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas BLBI telah melakukan penyitaan dan pencairan harta kekayaan dari obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam bentuk akun di salah satu bank swasta nasional.

Mahfud mengatakan pinjaman obligor terjadi saat krisis moneter dan sekarang pemerintah berhak menagih kembali.

Satgas BLBI mengeluarkan surat penagihan paksa dan pencegahan keluar negeri bagi sejumlah obligor, salah satunya Kaharudin Ongko sebagai obligor dari Bank Umum Nasional.

Satgas juga telah memanggil para obligor BLBI untuk menagih dan mengidentifikasi utang mereka.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada 24 pemanggilan pada debitur BLBI yang kemudian ditanggapi beragam oleh para obligor tersebut.

Emiten yang bergerak di bidang pelayaran Humpus Intermoda sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

DJKN Kementerian Keuangan menyampaikan ada enam obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Data obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang meninggal dunia saat ini tengah di data oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Satgas BLBI pekan ini kembali melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak untuk memastikan hak tagih negara atas dana BLBI agar dapat dilunasi.

Satgas BLBI akan tetap menagih pertanggungjawaban kepada obligor dana BLBI yang sudah meninggal, yakni harta warisannya akan disita jadi milik negara.

Satgas BLBI menerangkan bakal tetap mengejar harta warisan obligor kasus BLBI yang telah meninggal dunia, baik dari garis keturunannya maupun kerabat yang bisa ditagih.

Satgas BLBI telah mengantongi nama-nama yang menjadi prioritas penanganan hak tagih negara dana BLBI, salah satunya adalah Siti Hardianti Rukmana.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah menyita dua aset tanah yakni pertama di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin dan Jalan Gedung Hijau Raya, Pondok Pinang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendatangi Lapas Kelas 1A Tangerang. Dalam kunjungannya itu, Mahfud MD mengatakan, lapas telah melebihi kapasitas.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Rionald Silaban kembali menagih dan memanggil dua obligor yaitu Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono.

Satgas BLBI menjadwalkan pemanggilan petinggi Bank Umum Nasional (BUN) Kaharudin Ongko terkait penyelesaian kasus BLBI senilai Rp8,2 triliun.