Anggota IV BPK Haerul Saleh menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada dua kementerian, yaitu PUPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.

Menpora RI Zainudin Amali mengungkap kunci sukses Kemenpora meraih predikat opini WTP dari BPK RI tiga tahun secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2019, 2020 hingga tahun 2021.

Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin nekat menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat hingga Rp1,9 miliar demi mendapatkan predikat WTP.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Barat berinisial APS (sebelumnya ditulis AMR) bakal segera diseret ke pengadilan.

Panitia melakukan pemotongan hewan kurban sapi di Masjid An-Nur Komplek BPK V Gandul, Depok, Jawa Barat, Minggu (10/7/2022)Panitia pembagian daging kurban di Masjid An-Nur BPK BPK V tahun ini menyembelih....

Juru Bicara Fraksi PDIP Komisi XI DPR Abidin Fikri menyampaikan sejumlah pandangannya atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2018.

Pada Selasa, 28 Juni 2022 hari ini, DPD akan menguji Izhari Mawardi, Nugroho Agung Wijoyo, Rachmat Manggala Purba dan Tjipta Purwita.

Berkas penyidikan perkara dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021 yang menjerat Ade Yasin dinyatakan telah lengkap.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi capaian hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah pusat di tahun 2021.

Fakta terkait hasil audit BPK yang diabaikan JPU dalam materi tuntutannya merujuk nilai kerugian negara yang dibebankan terhadap Ilham dan Kadafi.

Komisi XI DPR resmi mengumumkan 10 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027.

Rimsa mengaku telah menagih bank untuk mengembalikan dana sisa bansos itu ke kas negara seusai BPK menyampaikan rekomendasi hasil auditnya.

Sejumlah dokumen dan alat elektronik yang berhasil diamankan dari empat lokasi sedang dianalisis guna proses penyitaan.

Mensos Tri Rismaharini menyampaikan tanggapan atas temuan BPK perihal dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran hingga mencapai Rp6,9 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam biaya belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya kelebihan pembayaran gaji tunjangan daerah.

Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-5 dari BPK RI. Penghargaan WTP ini merupakan sejarah baru. Penghargaan WTP BPK ini hasil ikhtiar usaha bersama seluruh jajaran....

Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-5 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hal inni merupakan sejarah baru.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih oleh Pemprov Jatim.

BPK mengungkapkan fakta mencengangkan terkait APBN 2021. BPK menyebut ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan senilai Rp31,34 triliun dalam APBN 2021.