Massa buruh menggelar aksi demo menyuarakan kembali penolakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (7/2/2022).Massa aksi yang tergabung dalam....

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sudah mengajukan surat izin dari satu pekan yang lalu. Partai Buruh juga sudah mengajukannya sejak dua hari lalu.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berencana memanggil Fadli Zon untuk mengklarifikasi atas cuitannya tentang Undang-Undang Cipta Kerja di akun Twitter-nya.

Kepastian tersebut disampaikan anggota Baleg dari Golkar Firman Soebagyo menyusul masuknya revisi UU Cipta Kerja dalam daftar kumulatif terbuka.

Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah siap melaksanakan putusan MK dengan merevisi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di 2022 bersama dengan DPR RI.

Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik dan mendorong digelarnya diskusi serta perdebatan dengan segala kontroversinya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebut bahwa proses legislasi UU Ciptaker inkonstitusional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui putusan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan MK berdampak pada perusahaan pelat merah.

Puan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak usah khawatir ihwal keputusan MK yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta berharap revisi UU Cipta Kerja bia selesai hanya dalam kurun waktu satu tahun sehingga tidak akan mempengaruhi iklim investasi.

Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita menilai UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan akhir batas waktu revisi yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi memastikan iklim investasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secepat-cepatnya sebelum tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional....

Kondisi perbaikan kesehatan harus diikuti dengan memastikan kebijakan ekonomi yang lebih kondusif untuk menyediakan lapangan kerja dan perekonomian. Kuncinya investasi yang dibawa oleh spirit UU Cipta....

Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan Rika Irianti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional....

DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah dan pengusaha tidak lagi menggunakan UU Cipta Kerja sebagai acuan penetapan upah dan kebijakan terkait tenaga kerja lainnya.

Kepala Bidang Hukum Partai Perindo Chris Taufik mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.