Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons pengesahan kilat tingkat I RUU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR bersama Pemerintah di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pembahasan RUU itu merupakan tindak lanjut....

Peringatan Darurat Garuda Biru menggema di berbagai platform media sosial setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan Pilkada 2024.

Ketua Umum Golkar Bahlil menanggapi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut polemik antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI adalah bagian dari proses konstitusional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat ambang batas pencalonan untuk pilkada dan respons DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) yang berencana membahas....

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memastikan partainya tetap mendaftarkan calon gubernur (Cagub) untuk kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendaftaran itu akan menggunakan....

Sejumlah artis ikut menyuarakan aspirasi mereka atas isu politik yang berkembang beberapa hari ini.

Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mengunggah foto bergambar Garuda Indonesia di akun media sosialnya. Dengan latar belakang warga biru, tepat di atas lambang negara tersebut....

Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan merespons perihal Baleg DPR yang mengamputasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 soal syarat ambang batas pengusungan cakada.

IM57+ Institute buka suara terkait Rapat Panja Baleg DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan Pilkada

Sebanyak enam parpol di Jabar bisa mengusulkan calon kepala daerah tanpa koalisi pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan soal UU Pilkada.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan putusan MK soal syarat dukungan partai politik di Pilkada 2024 bersifat final dan mengikat dan serta berlaku merta bagi semua pihak.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar memakai putusan MK sebagai persyaratan pendaftaran calon kepala daerah (cakada).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik (parpol) bisa mengusung calon kepala daerah (cakada) meski tidak punya kursi DPRD

Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid turut mengkomentari keputusan Baleg dalam Rapat Panja menolak putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan merujuk putusan MA.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengkaji soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Pilkada.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan pilkada bersifat final dan mengikat.

Calon bupati (Cabup) Ade Ruhandi atau Jaro Ade berpeluang besar maju di Pilkada Kabupaten Bogor. Hal itu menyusul keluarnya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan....

Direktur Eksekutif LKSHK Ubaidillah Karim memberikan pandangannya mengenai putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai cakada.

Titi Anggraini mengomentari Rapat Panja Baleg DPR mengabaikan putusan MK terkait syarat ambang batas pencalonan pilkada. Menurutnya, jelas dan terang terjadi upaya pembegalan.