Walkot Jakbar Uus mengklaim capaian vaksinasi Covid-19 di wilayahnya sudah mencapai 55,9 persen. Dimana, target vaksin di Jakarta Barat ialah 2.058.000 warga.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini menjadi syarat mengikuti program vaksinasi. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebut para calon pegawai negeri sipil (CPNS) sampai hari ini masih ada yang mengalami kesulitan dalam mendaftar terutama gagal dalam memasukkan NIK serta Nomor KK.

Seorang warga di Yogyakarta terpaksa meninda keinginannya untuk divaksin lantaran data nomor induk kependudukan (NIK)-nya sudah pernah dipakai orang lain. Diduga, persoalan tersebut terjadi akibat kelalaian....

Dinas Pendidikan Kota Bandung meminta agar para orang tua melakukan pengecekan data kependudukan, sebelum melakukan pendaftaran Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Jika terdapat ketidaksesuaian data antara NIK dan Nomor KK/NIK Kepala Keluarga, calon pelamar dapat mengajukan perbaikan data ke Kantor Dukcapil setempat.

Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan integrasi data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Direktur Jenderal Dukcapil, Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa bahwa verifikasi data akan lebih baik menggunakan lebih dari satu instrumen.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah memastikan bahwa NIK terus digunakan. Bagi diaspora yang NIK-nya terhapus, bisa membuat ulang di Dinas Dukcapil.

Direktorat Jendral Pajak menyatakan, penggabungan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk kependudukan (NIK) sudah dalam peta jalan Kementerian Keuangan.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan, hampir semua negara termasuk Indonesia, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sumber utama data pribadi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan adanya Covid-19 dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jajaran Satreskrim Polrestabes Makassar mengungkap komplotan penjual kartu prabayar salah satu provider, menggunakan register Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Kemendagri dan KPK sepakat nomor induk kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Kemendagri merupakan instrumen utama dalam pemberian bantuan sosial dan subsidi.