Insentif PPN properti dari pemerintah turut mendongkrak penjualan PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) naik 43% sepanjang semester I/2021 menjadi Rp 146,83 miliar.
Pengembang PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) optimistis penjualan tumbuh hingga 15% seiring dengan insentif PPN sektor properti yang diperpanjang hingga akhir 2021.
Perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sektor properti dimanfaatkan pengembang untuk memacu penjualan melalui sejumlah penawaran dan promo menarik.
PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) optimistis penjualan 2021 tumbuh 10-15% yang didukung dengan perpanjangan insentif pajak oleh pemerintah hingga akhir tahun ini.
Pembelian properti untuk rumah tinggal maupun investasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang ada, ditengah pemulihan ekonomi nasional.
ISU mengenai rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako, barang hasil pertanian, dan jasa pendidikan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) hingga akhir tahun 2021 diprediksi semakin memacu kinerja penjualan properti.
(Ki-ka) Sales Manager Grand Pakuwon Tien Sulistyowati, Sales Manager East Coast Mansion Sindi Dwi Rani dan General Manager Pakuwon Group Hario Utomo, melihat salah maket yang dipamerkan dalam pembukaan....
Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditekankan hanya berlaku pada sembako premium dinilai sudah relevan, lantaran disebut merujuk pada asas keadilan.
Pengembang properti berharap pemerintah memperpanjang relaksasi aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya berakhir Agustus 2021 menjadi Desember 2021
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengakui, insentif PPN yang telah diberikan pemerintah kepada industri properti telah mendorong minat masyarakat memiliki rumah kembali tinggi.
Rencana pemerintah yang ingin memberlakukan PPN terhadap sembako mendapat sorotan berbagai kalangan. Penerapan PPN sembako dinilai bakal membebani pedagang kecil.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat.