Skema power wheeling yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) bakal memangkas peran negara.

Senator Amerika Serikat (AS) Lindsey Graham dari Partai Republik memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) tepat sebelum masa reses Kongres pada Agustus yang akan mengizinkan Presiden Joe Biden menggunakan....

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan tak setuju dengan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyatakan tak setuju dengan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri.

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendukung segera disahkannya RUU TNI-Polri. Hal itu penting untuk mengawal agar hukum selalu menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan..

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI -Polri yang dianggap bermasalah, Jumat (19/7/2024).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap memberikan sinyal kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tetap dipertahankan di era kepemimpinannya.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak DPR dan Pemerintah tak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Masyarakat diminta tak mengkhawatirkan usulan RUU TNI menghapus aturan melarang tentara berbisnis. Hal ini dikatakan oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Hendrawan Supratikno akan mengkaji lebih dalam terkait RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

RUU TNI-Polri tidak akan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk terjun berpolitik praktis. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

DPR sampai saat ini belum menerima DIM dari Pemerintah terkait empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah dikirimkan Surat Presiden (Surpres) sebelumnya.

DPR menargetkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bisa diselesaikan DPR pada masa periode ini.

Imparsial mendesak DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Sebab, substansi usulan perubahan dalam kedua RUU tersebut memiliki sejumlah persoalan yang serius dan dikhawatirkan memundurkan....

Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI-Polri ditegaskan berbeda dengan dwifungsi ABRI. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, Kamis (11/7/2024).

Sesuai amanat konstitusi, Forkopi mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal ini terungkap dalam konsolidasi Forkopi.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) empat Rancangan Undang-Undang (RUU) sedang disusun.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengklaim, tak ada permintaan dari presiden terpilih untuk menghapus jumlah anggota dalam revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 tahun 2006 tentang....

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif....

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengaku telah menerima Surat Presiden (Surpres) terhadap empat revisi undang-undang (RUU) dari Pemerintah.