RUU Cipta Kerja yang di dalamnya membahas berbagai aspek kemudahan dalam berinvestasi, dinilai dapat menguntungkan perusahaan rintisan atau start-up.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas (kiri) memimpin Rapat Kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/7/2020). DPR tetap membahas Rancangan Undang-undang atau....

Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi perihal rapat Panja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR saat masa reses.

Panja Rancangan Undang-Undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Baleg DPR nampaknya ngebut untuk membahas RUU tersebut bersama dengan pemerintah.

Alih-alih memperkuat upaya perbaikan kualitas pendidikan, materi RUU Cipta Kerja dinilai dipaksakan untuk bisa mengakomodir banyak permasalahan.

Gelombang penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja masih berlanjut. Tak terkecuali dari kalangan wakil rakyat di Parlemen Senayan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, diyakini akan membawa dampak positif bagi anak muda.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti beberapa UU terkait pendidikan yang pengaturannya ditambah, diubah maupun dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai jadi kebutuhan Indonesia dalam mengantisipasi dinamika global, demi menarik investasi, membuka lapangan kerja.

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai membawa harapan baru bagi pengangguran atau buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aparat kepolisian telah memeriksa secara maraton 37 orang demonstran yang diamankan dalam aksi unjuk rasa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPRD Sulsel.

Polemik Omnibus Law RUU Cipta Kerja belum usai. Sejumlah pihak, termasuk dari kalangan akademisi terus mendesak agar pemerintah dan DPR segera menghentikan pembahasan beleid sapu jagat tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar mendesak kepolisian agar membebaskan puluhan orang yang ditangkap saat demonstrasi penolakan Omnibus Law.

Paradigma beleid sapu jagat ini hanya menguatkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan reforma agraria tidak tercantum di dalamnya.

Aksi unjuk rasa menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, berujung kericuhan.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare tegas menolak RUU Cipta Kerja karena menilai regulasi itu tak prorakyat dan ada pasal titipan di dalamnya.

Mahasiswa bersama elemen masyarakat lain tegas menolak omnibus law disahkan karena semangat RUU tersebut tak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah PP Muhammadiyah yang telah melakukan kajian terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Umum ATVSI Syafril Nasution (kanan), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli (kiri) dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio menjadi pembicara dalam seminar....

Pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Muhammad Handry Imansyah, berpendapat RUU Cipta Kerja akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.