Adanya UU Cipta Kerja akan semakin memperbesar alih fungsi lahan sawah. Pasalnya, banyak sekali alih fungsi lahan yang dibangun untuk kepentingan umum.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap seluruh buruh Indonesia terus bersemangat menjaga harapan dan berjuang bersama-sama menghadapi hantaman pandemi Covid-19

Pemerintah memastikan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagi aturan turunan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 siap diimplementasikan.

Pemerintah melaporkan telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Umum DPP SPN, Ramidi mengimbau agar penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly resmi meneken 49 Peraturan Pelaksana (PP) Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Ditekankan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (amdal).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengaku masih khawatir terhadap implementasi Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Perundangan turunannya.

Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam forum tripartit y

SE ini dapat dijadikan pedoman penanganan pendaftaran perkara sampai dengan diterbitkan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja.

Pengacara aktivis KAMI Jumhur Hidayat menyebutkan bahwa cuitan atau tweet yang diposting kliennya itu tak ada kaitannya dengan keonaran demo UU Cipta Kerja.

MK menunda sidang lanjutan uji materiil perkara Nomor: 108/PUU-XVIII/2020 atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Masyarakat menaruh perhatian besar terhadap keperpihakan pemerintah dalam implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyakini UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim investasi, dan bermuara pada menciptakan lapangan kerja

Akademisi IPB University Prof. Budi Mulyanto mengatakan, kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjawab persoalan karut marutnya regulasi perizinan berusaha di Indonesia.

Guru Besar IPB menerangkan, UU Cipta Kerja memberikan adanya jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Akademi memberkan alasan kenapa kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bisa menjadi harapan pemulihan ekonomi nasional di tahun baru 2021.

Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong investasi dan perdagangan internasional sehingga bisa memajukan aktivitas perekonomian nasional.

Kemnaker menggelar FGD Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaannya (RPP).