Kemenhub akan mengadakan rapid test Covid-19 di bandara, halte, dan stasiun, seiring dengan pemberlakuan operasional seluruh moda transportasi bukan dengan tujuan mudik mulai 7 Mei 2020.

Meski diperbolehkan beroperasi kembali, penerapannua dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.

Setelah memberlakukan pengaturan jarak pada pedagang pasar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selanjutnya bakal memberlakukan hal serupa di angkutan umum.

Operasional angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan lintas provinsi di Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi dibekukan sementara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, terjadi penurunan penggunaan moda transportasi umum selama status PSBB fase II di Jakarta.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memastikan penurunan jumlah penumpang terjadi pada semua jenis moda transportasi umum sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah wajib memberikan insentif bagi pengusaha transportasi umum dan kompensasi pekerja transportasi. Yang rugi juga pemerintah jika banyak perusahaan transportasi umum yang terpuruk.

Larangan mudik telah diberlakukan mulai 24 April hingga 31 Mei mendatang demi menekan risiko penyebaran virus corona atau Covid-19.

Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik bagi seluruh masyarakat mulai 24 April hingga 31 Mei mendatang demi menekan risiko penyebaran COVID-19.

Mendukung program keselamatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu menyerahkan santunan dana tabungan sebesar Rp 600 ribu kepada 94 pengemudi angkutan....

Apalagi sudah ada larangan mudik dari pemerintah, dikhawatirkan akan sangat berdampak pada penghasilan harian yang mereka dapat selama pandemi corona.

Kemenhub menggelar rapid test Covid-19 secara drive thru yang diikuti 200 peserta dari pengemudi taksi, ojek online, angkutan umum, dan supir bajaj.

Membatasi jumlah penumpang paling tinggi 50% dari kapasitas kendaraan/alat angkut bermotor dan tidak bermotor untuk setiap moda transponasi.

Sebanyak 104.000 orang di Jawa Timur (Jatim) yang bekerja di sektor angkutan umum, baik darat, laut dan udara terdampak wabah Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Korlantas Polri memberikan bantuan uang sebesar Rp600.000 per bulan untuk para sopir angkutan umum selama kurun waktu tiga bulan.

Sebanyak 29.166 sopir angkutan umum di Jawa Timur (Jatim) akan mendapat bantuan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebesar Rp600.000 per bulan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberikan pelatihan terhadap 40.000 sopir angkutan umum yang terdampak pandemi Covid-19.