Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, meminta Kementerian Agama untuk mengkaji ulang rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Rp69 juta.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi VIII DPR. Kegiatan tersebut membahas usulan biaya haji 2023.

PBNU memahami usulan kenaikan biaya haji 2023 yang diajukan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (19/1/2023).

Komnas Haji dan Umrah menilai kenaikan biaya haji 2023 sulit dihindari di tengah melonjaknya harga-harga komponen kebutuhan di Tanah Air dan Arab Saudi.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan anggaran operasional Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444/2023 kepada Komisi VIII DPR RI pada Rabu 18 Januari 2023. Sementara perjamaah....

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan anggaran operasional BPIH 1444/2023 kepada Komisi VIII DPR RI pada Rabu 18 Januari 2023.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan anggaran operasional BPIH 1444 H/2023 M kepada Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 18 Januari 2023. Hasilnya setiap jamaah akan membayar senilai Rp69,1....

Biaya haji 2023 akan mengalami berbagai penyesuaian lantaran beberapa faktor mulai biaya layanan hingga transportasi.

Wapres Maruf Amin berharap sampai subsidi yang diberikan terlalu besar, sehingga menggerus dana haji yang dikelola Badan Pengeloa Keuangan Haji (BPKH).

Mantan Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu berharap BPKH dapat terlibat aktif dalam penyusunan BPIH dan penghitungan setiap komponen biaya haji.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis setuju jika subsidi biaya haji dihapuskan.

Sedikitnya terdapat lima komponen penyusun biaya haji di Indonesia yang bisa diketahui. Komponen ini nantinya berupa fasilitas yang akan dipergunakan atau dinikmati oleh para jemaah haji.

Hilman juga berharap ada relaksasi dari Pemerintah Arab Saudi karena adanya pembatasan usia menyebabkan banyak jamaah yang tidak berangkat.

Perbedaan biaya Haji Furoda dengan biaya haji reguler cukup mencolok. Penyebabnya adalah tidak adanya sistem antrean dalam program Haji Furoda.

Dalam keadaan vakum , apa yang dilakukan BPKH sagngat potensial menimbulkan ketidakpastian hukum,

Biaya haji di berbagai negara bisa berbeda-beda, ada yang relatif murah seperti di Indonesia tapi juga ada yang mahal seperti di Brunei Darussalam.

Komisi VIII DPR mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi melibatkan Indonesia atau setidaknya negara-negara pengirim jamaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq membeberkan kronologi biaya haji 2022 membengkak Rp1,5 triliun. Penyebab biaya haji membengkak karena ada penambahan fasilitas dan jumlah sumber daya manusia....

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan terbaru penyelenggaraan haji tahun 1443 H/2022 M. Pemerintah Indonesia pun mengikuti aturan terbaru tersebut.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan terbaru penyelenggaraan haji tahun 1443 H/2022 M. Pemerintah Indonesia pun mengikuti aturan terbaru tersebut.