Ketua Komite Regulasi Ketenegakerjaan Apindo Myra Hanartani berharap pemerintah mengajak pelaku usaha dalam mengerjakan aturan turunan Perppu Cipta Kerja.

Menaker Ida Fauziah menanggapi ihwal produk hukum Cipta Kerja yang menuai pro-kontra serta ditentang sejumlah kalangan pengusaha maupun pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang muncul terkait hadirnya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

Kemnaker menepis isu yang beredar bahwa pekerja kontrak bisa sampai seumur hidup dalam Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Kemnaker mengingatkan, pentingnya memahami Perppu Cipta Kerja ini secara utuh, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Pembahasan dinilai penting sebelum DPR memberikan sikap setuju atau menolak atas penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.

Kemnaker mengatakan pada Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja formula penghitungan upah minimum mengalami perubahan dibanding UU Cipta Kerja.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai sesuai aspirasi masyarakat.

Pro kontra terhadap sebuah regulasi merupakan hal biasa di negara demokrasi tetapi alasan pemerintah mengeluarkan regulasi juga perlu dipahami oleh masyarakat.

Teddy Gusnaidi mempertanyakan kenapa tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Perppu Pemilu itu mengangkangi putusan MK.

Wapres Maruf Amin menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Wapres Maruf Amin menegaskan, bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menaker, Ida Fauziyah buka-bukaan soal substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Namun, penerbitan perppu tersebut menuai kontra....

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aspek kegentingan dalam penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu 2/2022 mengubah ketentuan dalam penggolongan skala usaha, baik mikro, kecil, menengah. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritisi terbitnya Perppu Cipta Kerja. Salah satu yang disoroti adalah terkait pekerja alih daya atau outsourcing.

Melalui perppu Cipta Kerja, BPH Migas lebih memiliki dasar hukum dalam menangani penyalahgunaan BBM yang dikompensasi oleh pemerintah, yakni BBM pertalite.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja. Ada beberapa poin yang dinilai akan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

DPR bakal mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) setelah mengakhiri masa reses.