Keterpurukan ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid-19 bisa memicu pragmatisme pemilih untuk permisif pada politik uang.

Denny mengaku mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Begitu juga dengan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan upaya pencegahan dalam Pilkada 2020. Sementara itu, penegakan hukum merupakan tindakan akhir.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Fritz Edward Siregar mendatangi KPK untuk berkoordinasi....

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua pihak ikut serta melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilih tetap tinggi.

Masalah politik uang (money politics), dinasti politik, dan dugaan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok mengkhawatirkan di plkada.

Munculnya berbagai masalah dalam pemilu atau Pilkada, khususnya money politics, karena belum ada lembaga peradilan khusus pemilu dan pilkada.

Dari jenis politik uang yang diinginkan, sebagian besar responden di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ingin dalam bentuk uang tunai.

34,66% responden di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menyebut politik uang merupakan rezeki yang tidak boleh ditolak.

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menyebut sebagian besar pemilih di tiga wilayah yakni Sumatera, Jawa dan Kalimantan masih akan menerima politik uang saat Pilkada 2020 mendatang.