PAN mengklaim bahwa di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR catatan-catatan kritis soal materi RUU HIP telah disampaikan banyak fraksi.

Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus menilai keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP setelah DPR menyetujui RUU ini sebagai inisiatif mereka tentu saja untuk sementara waktu memberikan....

Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Ormas MKGR, dan SOKSI, mengapresiasi keputusan pemerintah yang meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

Pimpinan MPR akhirnya ikut angkat bicara mengenai polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pimpinan DPR merespons perdebatan anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima dalam Rapat Paripurna DPR terkait polemik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila....

Fraksi PDI Perjuangan sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) angkat suara dalam Rapat Paripurna DPR.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jika ditetapkan menjadi UU jelas akan menghilangkan roh Ketuhanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjelaskan sikap terakhir Fraksi PKS di DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak banyak diketahui oleh publik.

Direktur IPI Karyono Wibowo menyayangkan masih ada polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) meski pemerintah sudah menunda.

HMI Sumatera Utara (Sumut) menilai pengusul Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) perlu dibekali kembali penguatan ideologi Pancasila.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) bakal mengawal terus pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Wantim MUI sudah meminta agar pembahasan RUU HIP dihentikan.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) patut diapresiasi. Namun semestinya pemerintah lebih tegas dengan menolaknya.

Jika nanti pemerintah menolak pembahasan RUU, maka RUU HIP dikembalikan ke DPR dan tidak ada pembahasan lebih lanjut di Senayan.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi lamgkah penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN) kembali menegaskan Menolak RUU HIP. SBN memandang rencana tersebut telah memancing kritik dan protes publik.

Pembahasan RUU HIP sudah ditunda. Namun, perdebatannya belum usai. Salah satunya mengenai masuk kemungkinan Pancasila bisa diperas menjadi trisila dan ekasila.

Badan Legilasi (Baleg) DPR dapat memahami sikap pemerintah yang ingin menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sikap pemerintah yang memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disambut baik oleh Fraksi PAN DPR.

Meskipun ditunda, keputusan penghentian pembahasan RUU Haluan Ideologi Negara berada di tangan badan legislasi DPR karena statusnya masih harmonisasi draf.