Penyelesaian kasus penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus bergulir dan kian menghangat setelah nama-nama besar dipanggil satgas.

Satgas BLBI kembali menagih dan memanggil salah satu obligor, yaitu Kaharudin Ongko, petinggi dari Bank Umum Nasional (BUN), terkait dana BLBI Rp8,2 triliun.

Tommy Soeharto tidak memenuhi panggilan dari Satgas BLBI, Kamis (26/8) sore. Ketua Harian Satgas BLBI angkat bicara Tommy Soeharto tak hadir.

Kementerian Keuangan melalui Satgas BLBI sampai saat ini masih terus berusaha mendapatkan hak tagih atas sisa piutang dari dana BLBI maupun aset properti.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda sidang perdana gugatan praperadilan terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Pada 2004 sebenarnya sudah ada keputusan untuk melakukan release and discharge atau jaminan pembebasan hukuman bagi debitor yang melunasi utangnya.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada para obligor dan debitur yang akan ditagih oleh Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersikap kooperatif.

Pemerintah terus memburu aset Bantuan Likuididas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp110,45 triliun, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintah akan menagih utang yang tersalurkan lewat bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang saat ini terhitung mencapai lebih dari Rp110 triliun.

Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan pada Jumat (4/6/2021) ini melantik Kelompok Kerja Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

MAKI mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghentian kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....

Presiden Jokowi diingatkan untuk memenuhi janji kampanyenya pada Pilpres 2014 tentang penuntasan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Pemerintah telah mendata aset kasus BLBI yang bisa dikembalikan. Berdasarkan data pemerintah, aset yang bisa dikejar sebesar Rp 110 Triliun.

Meski begitu Mahfud MD tetap berkomitmen akan melakukan penagihan kepada pihak yang datanya telah dicatat Kementerian Keuangan.

Jika ditemukan tindak pidana dalam perkara BLBI ini, Mahfud menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusutnya.

Satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah melakukan verifikasi beberapa bentuk tagihan yang mencapai Rp110 triliun lebih.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan pemerintah baru membentuk satuan tugas penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank....

Selain menagih dalam bentuk uang, pemerintah bakal menagih dalam bentuk saham hingga tabungan.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menegaskan, parlemen pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah yang membentuk Satgas BLBI melalui keputusan presiden.