Menurut Rocky, sejak awal UU Cipta Kerja memang bukan barang bagus. Tetapi karena tukar tambah politik, MK mesti menyelamatkan banyak pihak.

FSPPB turut menanggapi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan, mendapat respons dari AHY.

MK menerima sebagian permohonan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh empat pemohon.

PKS mengapresiasi Putusan MK, yang menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan MK berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan berimplikasi luas terhadap agenda pemerintahan Presiden Jokowi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan oleh pemohon dari kalangan buruh. Salah satunya, MK memerintahkan....

Putusan MK terkait UU Cipta Kerja dinilai tak lazim karena tak sesuai dengan objek materi yang diuji, yakni pertentangannya dengan UU No 12 tahun 2011 jo perubahannya.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis....

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berjanji menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni melakukan perbaikan UU tersebut dalam 2 tahun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pemerintah menerbitkan aturan strategis baru terkait UU Cipta Kerja.

Mahkamah Kostitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Bila dalam tenggat waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inskonstitusional secara permanen.

Sekitar 3.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat bakal menggeruduk DKI Jakarta, Kamis (24/11/2021).

Ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat memblokir jalur arteri Jakarta-Bandung, Rabu (10/11) pagi.

Praktik illegal drilling atau pengeboran ilegal yang marak di sejumlah daerah masih menjadi permasalahan bagi industri hulu minyak dan gas di Tanah Air.

Guna mendukung Deklarasi Kunming, pemerintah telah memiliki UU Cipta Kerja sebagai terobosan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan risiko lingkungan.