Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong kepolisian segera mengusut dugaan pemerkosaan terhadap anak yang dititipkan di P2TP2A Kabupaten Lampung Timur.

KPAI menyesalkan peristiwa kepala P2TP2A layanan kepanjangtanganan kehadiran pusat di daerah dalam perlindungan anak terdepan yang diduga terjadi insiden prostitusi anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 83 pengaduan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021 dari berbagai daerah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjadi di beberapa daerah.

Pemprov DKI Jakarta akhirnya menambah jumlah kursi di tiap kelas untuk SMP dan SMA sebagai solusi dari keluhan para orang tua yang anaknya gugur karena usianya dianggap lebih muda.

Kowani melaporkan dugaan pelibatan anak dalam aksi demonstrasi penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pemerintah daerah (pemda) harus mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

KPAI memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana untuk mengklarifikasi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada Kamis (25/6/2020).

Hal ini perlu dicermati sebelum membuka sekolah dan melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 23 pengaduan mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Tutupnya aktivitas posyandu berdampak pada kurangnya monitoring terhadap kesehatan anak yang memperbesar peluang anak menjadi korban Covid-19.

KPAI langsung mengklarifikasikan permasalahan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana. Faktanya, DKI memang menerapkan 40 persen kuota untuk zonasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan 15 pengaduan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Dunia pendidikan Indonesia sedang dalam posisi dilema apakah akan membuka sekolah atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pembukaan sekolah di tengah penyebaran Covid-19 yang belum melandai perlu mempertimbangkan banyak aspek, terutama keselamatan dan kesehatan guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan.

Pandemi virus Corona (Covid-19) memukul tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kemampuan para orang tua dalam membayar SPP.

Ketua KPAI, Susanto menuturkan Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah lembaga pendidikan sangat banyak dan beragam model kekhasan termasuk pesantren.

Berdasarkan hasil survei Komisioner KPAI Retno Listyarti secara pribadi di akun Facebooknya, mayoritas orangtua murid khawatir melepas anaknya bersekolah di saat pandemi COVID-19

Rencana pembukaan sekolah pada Juli 2020 mendapatkan beragam reaksi. Sebagian besar menolak masuk ke sekolah selama pandemi ini belum mereda.