SP PLN menyambut baik putusan MK yang mengabulkan permohonan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2024 berkaitan dengan RUKN pada sub-Kluster Ketenagalistrikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugat dengan nomor perkara perkara 39/PUU-XX/2022, soal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan aparat untuk menjaga netralitas di Pilkada 2024. Sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) aparat yang tidak....

Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi akan ada 300 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Jumlah itu bahkan bisa lebih, mengingat Pilkada dilaksanakan serentak.

Kemnaker tengah mengkaji ulang terkait formula kenaikan upah minimum tahun 2025 menyusul putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait UU Cipta Kerja.

MK menolak permohonan Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya pemohon meminta agar blank vote/kotak kosong tidak hanya diterapkan pada pilkada dengan paslon tunggal, tetapi juga diterapkan....

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dengan nomor perkara 137/PUU-XXII/2024 soal hak pilih seseorang yang tak sesuai domisili pada Kamis (14/11/2024).

Anggota TNI/Polri dan pejabat negara bisa dipidana jika tak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 terkait desain surat suara calon tunggal dalam perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025.

Ratusan buruh menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Kamis (7/11/2024).Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia....

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengajukan uji materi atau judicial review (jr) terhadap pasal yang melarang pimpin Lembaga Antirasuah berhubungan dengan pihak berpekara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah tidak berlaku.

Seorang kepala desa di Kebumen, Jawa Tengah, Edi Iswadi mengajukan uji materi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan cuti kepala daerah baik Gubernur, Bupati,....

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Ratusan buruh melakukan sujud syukur usai MK mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10/2024).Ratusan buruh melakukan sujud syukur....

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Pemerintah dan DPR RI perlu membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru paling lama dua tahun.

Ratusan buruh menggelar aksi demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10/2024).Peserta aksi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi....

Massa buruh yang berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024), bersuka ria setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa gugatan terhadap UU Cipta Kerja.