DPC Partai Demokrat Karawang Jawa Barat menilai langkah Moeldoko semakin meruntuhkan kredibilitas pemerintah khususnya Presiden Jokowi di mata rakyat Indonesia.
Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Dr Hamdan Zoelva menilai Moeldoko Cs tidak punya kedudukan hukum untuk menggugat Menkumham atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.
Kubu Moeldoko menggugat keputusan Menkunham Yasonna H Laoly yang menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Politikus Demokrat bereaksi.
Menanggapi gugatan kubu Moeldoko kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait urusan KLB ilegal Deli Serdang, DPP Partai Demokrat menyatakan tindakan Kepala KSP Moeldoko sangat memalukan.
Menko Polhukam, Mahfud MD telah mengirimkan surat kepada Menkumham, Yasonna H Laoly untuk mengajukan revisi terbatas UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni saat melayat ke rumah duka Elisye Widya Ketaren, istri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Ia berharap Yasonna tabah atas kepergian....
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (11/6/2021) malam.
Istri Menkumham Yasonna H Laoly, Elisye W Ketaren meninggal dunia sekira pukul 15.25 WIB di RS Medistra Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kamis 10 Juni 2021.
Presiden Joko Widodo melayat ke Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, tempat jenazah Elisye W Ketaren istri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly disemayamkan. Presiden....
Istri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Elisye W Ketaren meninggal dunia, Kamis (10/6/2021) siang di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pukul 15.25 WIB.
Candaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu 9 Juni kemarin disoroti Partai Demokrat.
Menkumham, Yasonna H Laoly menjawab soal kritikan sejumlah Anggota Komisi III DPR mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dalam Raker Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu....