DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Satu di antaranya, RUU tentang Kementerian Negara.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sebaiknya difokuskan terhadap penguatan terhadap aturan tentang penyiaran. Bukan....

DPR menggelar rapat paripurna ke-20 Masa Persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024) pagi. Rapat hanya dihadiri puluhan wakil rakyat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah menolak pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa substansi materi terkait Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif....

Jeda pembahasan RUU Penyiaran mengendapkan harapan masyarakat penyiaran. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah.

Maruf Amin mengingatkan bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran harus mengedepankan demokrasi.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran mengendapkan asa bagi jurnalis dan insan pers.

Wapres Maruf Amin mengingatkan, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran harus mengedepankan demokrasi.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan jeda pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran mengendapkan asa bagi masyarakat penyiaran.

Anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro memberikan masukan dalam rapat UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital di Dubrovnik, Kroasia, Rabu, 19 Juni 2024. Masukan itu terkait pasal yang dinilai bermasalah....

Demo di Argentina baru-baru ini menarik perhatian dunia internasional. Kabarnya, protes besar-besaran itu muncul akibat pengesahan rancangan undang-undang (RUU) reformasi yang dibawa Presiden Javier Milei.

Praktisi hukum Deolipa Yumara mengkritik Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah ditunda pembahasannya oleh DPR. Aturan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan jurnalis.

Dewan Pers menolak sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Sebab, sejumlah pasal dan beberapa hal yang tidak disepakati itu bisa memberangus kemerdekaan pers.

Istana Kepresidenan menegaskan sudah menerima draf Rancangan Undang-undang (RUU) TNI dan Polri. Saat ini, draf tersebut masih dalam proses telaah.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait kewenangan penyadapan menuai pro dan kontra. Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain seperti TNI dan KPK, kewenangan....

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut belum ada instrumen hukim yang mengatur pengawasna harta para penyelenggaran negara.

Wartawan dan organisasi pers di Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi unjuk rasa terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran di gedung DPRD, Jumat (7/6/2024).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara soal draf rancangan undang-undang tentang TNI yang kini tengah menjadi sorotan. Salah satunya soal adanya aturan yang memberikan perluasan wewenang prajurit....

Komisi III DPR membuka pintu Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila mengusulkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.